“Menurut saya ini langkah bagus. Jadi lebih terbuka dan jelas siapa saja yang memang menerima bantuan. Harapan saya, bantuan ini tidak meleset ke orang yang lebih mampu,” tuturnya.
Senada dengan Siti, Ahmad (50), warga Desa Banjaran memberikan masukan agar program ini diikuti dengan evaluasi berkala.
“Dengan stiker ini, pemerintah lebih mudah melakukan kontrol. Namun, datanya juga harus terus diperbarui. Kalau ada warga yang ekonominya sudah membaik, sebaiknya dialihkan kepada tetangga lain yang kondisinya lebih memprihatinkan,” harapnya.
Baca Juga:Dugaan Pelecehan Berlanjut ke Praperadilan BIJB Terbangkan 17.700 Jamaah Haji, Proses Administrasi Berpusat di Asrama
Sementata Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Majalengka, Apip Supriyanto menegaskan bahwa pelabelan ini merupakan strategi penguatan akurasi data secara kolektif.
“Pemasangan stiker adalah instrumen verifikasi dan validasi di lapangan. Dengan adanya keterbukaan informasi ini, secara otomatis muncul pengawasan dari masyarakat. Kami ingin masyarakat ikut andil dalam memastikan bantuan ini benar-benar objektif sesuai kondisi riil di lapangan,” ungkap Apip. (iim)