RAKYATMAJALENGKA.COM – Di tengah tekanan ekonomi akibat fluktuasi harga energi, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengambil langkah berani untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
Bupati Majalengka, Eman Suherman secara terbuka memaparkan keberhasilan kebijakan efisiensi yang diterapkan di lingkungannya, mulai dari pemberlakuan Work From Home (WFH) hingga penghematan operasional yang signifikan.
Langkah itu diklaim mampu meredam gejolak penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat membebani anggaran daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Eman di sela-sela peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX di Lapangan Setda Majalengka, Senin (27/4).
Baca Juga:Baznas Sasar Muzaki Kawasan IndustriRp143 M Benahi 284 Titik Infrastruktur
Bupati mengapresiasi respons adaptif para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Majalengka yang tidak hanya mengeluh, tetapi justru mengubah gaya hidup dan cara bermobilitas.
Semakin banyak ASN yang memilih mengayuh sepeda menuju kantor. Penggunaan sepeda motor pribadi meningkat demi efisiensi konsumsi BBM dibandingkan mobil. Praktik carpooling atau berangkat bersama dalam satu kendaraan saat ini juga menjadi pemandangan lumrah.
Yang paling mencolok, beberapa kepala dinas kini mulai menanggalkan fasilitas mobil dinasnya dan memilih diantar atau menggunakan kendaraan yang lebih hemat energi.
“Alhamdulillah, rekan-rekan di lingkungan pemda menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi kondisi ini. Ada yang pakai motor, ada yang barengan. Ini bukti bahwa birokrasi kita bisa fleksibel dan peka terhadap situasi ekonomi,” ungkap Eman.
Selain urusan transportasi, bupati juga menginstruksikan perombakan total pada skala prioritas kegiatan. Pemkab Majalengka secara tegas memangkas agenda-agenda yang bersifat seremonial dan minim dampak bagi masyarakat luas.
Kegiatan Seremonial dihentikan atau dialihkan ke format daring (virtual) untuk menghemat sewa tempat dan konsumsi.
Anggaran dialokasikan langsung pada program pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur dasar. Sementara pemanfaatan teknologi untuk koordinasi antar-SKPD juga ditingkatkan, demi mengurangi mobilitas fisik yang memakan biaya.
Baca Juga:Baznas-DPRD Studi Banding ke GarutTarget Warga Miskin Jadi 9,8 Persen, Mensos: Sekolah Rakyat Mandat Konstitusi
Eman menjelaskan bahwa langkah itu sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar daerah tetap produktif tanpa harus terjebak dalam pemborosan anggaran yang tidak perlu.
“Fokus kita sekarang adalah pekerjaan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan di meja makan rakyat, bukan di podium pidato,” tambahnya.