Uu juga memberikan edukasi politik terkait perubahan mekanisme pemilihan ketua di internal PPP. Jika pada tahun-tahun sebelumnya penentuan ketua dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari PAC secara langsung, kini sistem yang digunakan adalah sistem formatur. Tim formatur inilah yang nantinya menyusun struktur kepenguran untuk kemudian diajukan ke tingkat wilayah dan pusat.
Namun, dia mengingatkan agar para kader memahami bahwa DPP memiliki otoritas penuh dalam pengambilan keputusan akhir. Meskipun formatur mengusulkan satu nama, DPP berhak menentukan sosok lain jika dianggap perlu demi stabilitas partai. Langkah ini diambil secara sadar oleh organisasi untuk meminimalisir potensi konflik internal yang sering muncul pasca-pemilihan langsung.
Di sisi lain, Uu juga mengklarifikasi isu miring yang sempat menerpa internal partai mengenai adanya kabar pemecatan massal kader di berbagai tingkatan.
Baca Juga:Hindari Kenaikan Harga, Pesan Lebih Awal! DKP3 Awasi distribusi Hewan KurbanJAF Menjaga Ekologi dan Kesenian Tanah Liat
Dengan tegas, dia membantah kabar tersebut dan menjelaskan bahwa yang terjadi bukanlah pemberhentian, melainkan penyesuaian struktural atau reshuffle.
“Sebagai partai politik, tugas kami adalah mencari pemilih. Memecat tokoh justru akan menjadi kerugian besar bagi kami. Jadi, tidak ada pemecatan, yang ada hanyalah dinamika organisasi demi menjaga kondusivitas dan konsolidasi partai di Jawa Barat,” pungkasnya. (iim)