“Kami akan menerapkan program jemput bola. Tim di lapangan akan menyisir langsung anak-anak yang putus sekolah agar mereka dapat kembali mengenyam pendidikan, baik melalui jalur formal maupun kesetaraan,” jelas Umar.
Dia juga menambahkan bahwa peran guru sebagai garda terdepan kualitas pembelajaran tetap menjadi prioritas utama demi daya saing lulusan di tingkat nasional.
Senada dengan pemerintah, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Majalengka, Iman Pramudiya menekankan pentingnya pendekatan struktural dan berkelanjutan. Meski mengapresiasi kenaikan IPM, dia mengingatkan bahwa angka 10 ribu anak putus sekolah memerlukan penanganan yang lebih masif.
Baca Juga:Toto Warsito Raih Perma Pendis Award 2026Bupati Dorong ASN Kurangi Seremoni, Pemkab Majalengka Tekan Penggunaan BBM
“Penanganan ATS tidak bisa hanya menjadi beban pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan dunia usaha melalui CSR, peran tokoh masyarakat, hingga pendampingan sosial bagi keluarga terdampak ekonomi. Seringkali faktor motivasi dan lingkungan menjadi kendala utama,” ungkap Iman.
Dewan Pendidikan juga mendorong penguatan Pendidikan Non-Formal (PNF) dan pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai solusi cepat bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan untuk kembali ke sekolah formal. (iim)